Indonesia mempunyai juta-an tenaga honorer yang kerja di berapa bagian. Pemerintah buka sistem baru buat selesaikan soal ini, akan tetapi pelbagai masalah masih tetap membayangi.
Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan memprediksi paling tidak ada 1, 5 juta guru dari 3, 2 juta guru di Indonesia berstatus honorer. Jumlahnya itu masih tetap ditambah staf sisi administrasi yang mempunyai tenaga honorer banyak. Tidak hanya Kemendikbud, beberapa kementerian beda pula mempunyai tenaga honorer yang menyebar di semua Indonesia.
Sejauh ini, tenaga honorer tidak mempunyai tahap karir yang pasti. Oleh karena itu, pemerintah buka sistem Pegawai Pemerintah dengan Kesepakatan Kerja (PPPK) . Proses rekrutmen di mulai bulan Februari saat kemarin. Sayangnya, sampai sekarang belum jelas, siapa yang nanti bakal memikul upah PPPK. Beberapa pemerintah daerah lewat cara terbuka mengatakan belum menganggarkan.
Baca Juga : Pengertian Bisnis
Menteri Pendidikan serta Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam kunjungannya minggu awal lantas di Yogyakarta mengemukakan, teristimewa di kementeriannya, ia usahakan upah PPPK di jamin Budget Penerimaan serta Berbelanja Negara (APBN) .
“Daerah tidak mempunyai budget di APBD. Meskipun sebenarnya saya udah berikan, bakal kita usahakan dari APBN. Saya tengah meminta pada Ibu Menteri Keuangan, biar pengangkatan guru honorer itu, kalaupun udah jadi pegawai PPPK, budget penghasilannya diambilkan dari APBN. Moga-moga tahun ini dapat direalisasi. Saat ini udah pemberkasan, baik yang PNS atau yang PPPK, serta kita upayakan seterusnya ada tes rekrutmen , ” papar Muhajir.
Pastinya tidak ada pos teristimewa di APBN yang dialokasikan buat upah PPPK. Oleh karena itu, di tanya seterusnya berkenaan sumber dana upah itu, ia mengemukakan bakal diambil dari jatah 20 prosen APBN buat bagian pendidikan.
Tubuh Kepegawaian Negara sampai 25 Maret 2019 masih tetap mengerjakan verifikasi serta validasi pada pemerintah daerah sehubungan penyediaan budget buat upah PPPK. Dalam info resminya, BKN mengharapkan Pemda dapat menyarankan jumlahnya yang seimbang sama dengan prioritas mereka. Perihal ini sehubungan keharusan Pemda sendiri yang perlu menggaji PPPK kalau udah dipilih kelak.
Sesaat di lain sisi, pemerintah daerah pula tunggu pengumuman dari pusat sehubungan tindak lanjut sistem itu. Kabupaten Kulonprogo, di DI Yogyakarta, semisalnya, udah tuntas mengerjakan seleksi buat tempat yang mereka menawarkan. Dari 100 lowongan ada, cuma 87 pelamar yang masuk. Dari jumlahnya itu, 85 dikatakan lolos.
Artikel Terkait : Pengertian Marketing / Pemasaran
“Ada 85 peserta yang lolos seleksi, tetapi kami belum umumkan, kami tunggu keputusan dari pemerintah pusat, " kata Raden Trusta Hendraswara, staf pemerintah kabupaten Kulonprogo pada sarana.
Tidak Semua Sambut Positif
Koordinator Lokasi Komunitas Honorer Kelompok II Indonesia (FHK2I) Yogyakarta, Eka Mujiyanta pada VOA mengemukakan, anggota komunitas berlaku berlainan pada sistem itu. Walau terus menghormati pemecahan yang diambil pemerintah, beberapa guru di daerah terus tak ingin mendaftarkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar